KEDIRI - Kacaunya seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Kediri mendapat kecaman Wakil Ketua DPRD Sholahuddin Fathurrahman. Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidakcakapan panitia. Sehingga, mereka tak mempunyai argumen yang kuat ketika terjadi gejolak dari para pendaftar. "Kami kecewa sekali dengan kinerja panitia rekrutmen CPNS tahun ini," ujarnya kepada Radar Kediri kemarin.
Seperti diberitakan, pemkot akhirnya memutuskan untuk menggelar tes CPNS sebanyak dua kali. Ini untuk mengakomodasi protes para pendaftar yang dinyatakan tidak lolos administrasi akibat ketidakcermatan panitia dalam melakukan seleksi.
Sholah -panggilan akrabnya--menilai, insiden ini tak perlu terjadi seandainya panitia benar-benar siap. Sejak awal, dia memang sudah mengkhawatirkan kepanitiaan yang dibentuk oleh pemkot tersebut. Saat itu, Wali Kota Samsul Ashar menunjuk Asisten Sekkota Bidang Administrasi Umum Widodo sebagai ketuanya. Padahal, masa jabatan yang bersangkutan tak sampai sebulan lagi sebelum pensiun 1 November.
Ketika benar-benar harus mengakhiri masa tugasnya, jabatan itu digantikan oleh Asisten Sekkota Budi Astowo yang sebelumnya menjadi wakil ketua I panitia. Namun, koordinasinya terkesan kacau. "Yang tanda tangan semua berkas memang Pak Budi Astowo, tetapi praktiknya di lapangan Pak Maki Ali (wakil ketua II panitia, Red) yang banyak berperan," ungkapnya.
Dengan kepanitiaan yang bongkar pasang inilah kerja mereka menjadi tidak maksimal. Meski demikian, Sholah mengakui bahwa keputusan untuk melakukan verifikasi ulang atas berkas CPNS yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi adalah langkah terbaik. Sebab, dengan cara tersebut, protes ratusan pendaftar yang meyakini bahwa ijazahnya memenuhi syarat bisa terakomodasi.
Hanya, lanjut Sholah, keputusan untuk menggelar tes CPNS dua kali tentu mengandung konsekuensi. Yang pertama adalah membengkaknya biaya. Sebab, anggaran sekitar Rp 300 juta yang dialokasikan untuk rekrutmen CPNS 2009 hanya diproyeksikan untuk sekali tes. "Lalu, uang dari mana untuk membiayai tes CPNS gelombang II itu?" tanyanya.
Yang kedua, lanjut Sholah, dengan tenggang waktu yang cukup lama antara tes pertama dan kedua, dikhawatirkan akan terjadi 'sesuatu' pada lembar jawaban komputer (LJK) peserta tes gelombang pertama. Untuk itu, panitia harus menjamin keamanan dan keaslian jawabannya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Semeru Singgih mengakui bahwa keputusan itu akan membuat anggaran membengkak. Terutama pada biaya pengawas, pembuatan soal, dan keamanan. Namun, untuk nominalnya, dia belum mengetahui pasti.
Apakah mencapai Rp 50 juta? Semeru menjawab, kemungkinan besar justru lebih. Dananya akan dicarikan pada pos-pos lain untuk menutupi. Sebab, anggaran rekrutmen CPNS 2009 hanya cukup untuk membiayai tes pertama.
Secara terpisah, Asisten Sekkota Maki Ali mengatakan, tes kedua kemungkinan besar digelar awal Desember. Sehingga, pendaftar tidak perlu menunggu terlalu lama. "Kamis (26/11), akan kami usahakan verifikasi ulang selesai," katanya.
Dengan keputusan ini, lanjutnya, pengumuman hasil tes juga akan diundur. Bukan 28 November seperti jadwal semula. Namun, dijadikan satu dengan hasil tes gelombang kedua yang waktunya ditentukan kemudian.
Sementara itu, Wali Kota Samsul Ashar mengatakan, keputusan untuk menggelar tes CPNS susulan adalah keputusan terbaik. Ini untuk mengakomodasi keinginan para pendaftar yang tidak lolos seleksi administrasi akibat beda persepsi tentang ijazah mereka. "Kalau daerah lain diprotes seperti Kota Kediri, saya yakin mereka juga akan melakukan hal yang sama," katanya.
Samsul menjanjikan bahwa pelaksanaan tes CPNS susulan juga akan berlangsung fair. Mereka akan diberi hak dan porsi yang sama dengan peserta tes pertama, kemarin. "Soalnya berbeda, tetapi bobotnya sama," janjinya.
Soal-soal tersebut tetap dibuat oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Hanya, koreksinya akan dibarengkan. Karena itu, untuk menjamin keamanannya, jawaban peserta ujian pertama, kemarin, akan disimpan di mapolresta sampai ujian kedua digelar. Setelah itu, baru dikirimkan bareng-bareng ke ITB.
Pantauan Radar Kediri, meski sudah ada keputusan dari wali kota, aksi demo kemarin masih terjadi di kantor BKD, Jl Veteran. Puluhan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah (STITM) menuntut Kepala BKD Semeru Singgih untuk mengakui ijazah mereka. "Kami ingin ijazah perguruan tinggi Islam diakui. Jangan ada diskriminasi," ujar Presiden Mahasiswa STITM Agus Inwarul.
Setelah melakukan orasi sekitar 20 menit sejak pukul 10.00, akhirnya mereka ditemui Semeru. Dia bersedia memenuhi tuntutan mereka dengan mengakui bahwa ijazah yang dikeluarkan kampusnya legal dan sah. Pernyataan itu dituangkan dalam selembar surat bermaterai Rp 6.000. (tyo/hid)
No comments:
Post a Comment